GM787 Dalam persepsi pemda, kebijakan PAD dianggap urusan dinas sah seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah. PAD sendiri terwujud dalam beberapa kontributor utama, yaitu:
Pendapatan wajib Daerah: Termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.
Kompensasi Daerah: Pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Aset Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi lainnya.
Elemen lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Termasuk pendapatan bunga, denda, dan pendapatan sah lainnya.
GM787 Pengelolaan PAD dikuatkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama Slot Demo Gacor dari pengelolaan PAD diarahkan mendukung implementasi otonomi daerah dan memaksimalkan kemandirian fiskal daerah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan PAD dan lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
