SPINRP777 Dalam konteks dinas pemerintahan, kebijakan PAD dipahami sebagai tupoksi komponen pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah. PAD sendiri terpetakan dalam beberapa dasar utama, yaitu:
Kontribusi Daerah: Termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan lainnya.
Sumbangan Daerah: Pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Penerimaan bersih Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi lainnya.
Tambahan Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Termasuk pendapatan bunga, denda, dan pendapatan sah lainnya.
SPINRP777 Pengelolaan PAD diterapkan dalam berbagai pedoman perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utama SLOT GACOR NAGA HITAM dari pengelolaan PAD dimaksudkan mendukung realisasi otonomi daerah dan meningkat kemandirian fiskal daerah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan PAD dan lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
